Kejati Malut Bekerjasama dengan Pemda Morotai Gelar Sosialisasi Satgas Saber Pungli

Kamis, 29 Maret 2018 / 22.06
ist

MOROTAI , SP – Pemerintahan Presiden Jokowi dan Yusup Kalla telah menetapkan nawacita sebagai agenda prioritas pembangunan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang.
Untuk itu Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melakukan sosialisasi Satgas Saber Pungli, bertempat di aula kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, pada Rabu (28/3/2018).
Yang diundang dalam sosialisasi ini adalah seluruh pejabat lingkup sekretariat, seluruh Kepala Dinas, Kepala Desa se-Kabupaten Pulau Morotai dan pengusaha.
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Ida Bagus Nyoman Wismatama, SH. MH, sebagai pemateri tunggal dalam acara ini, menyampaikan bahwa reformasi hukum difokuskan pada 5 program prioritas yakni pemberantasan pungutan liar, pemberantasan penyelundup, percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK, relokasi Lapas, perbaikan layanan hak paten merk dan desain.
Lanjutnya, kegiatan sosialisasi ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
“Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera, serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk Satgas Saber Pungli” jelasnya.
Kejati Malut juga menegaskan bahwa, Presiden Republik Indonesia telah memperingatkan bahwa seluruh instansi kementrian, atau lembaga serta seluruh SKPD di daerah untuk menghentikan praktik pungutan liar dan membentuk satgas saber pungli.
Adapun Visi dari Satgas Saber Pungli, kata Kejati Malut adalah terwujudnya pelayanan publik pada kementrian atau lembaga dan pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar. sementara Misi-nya membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari kementrian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang undangan dan menghapus pungutan liar.
Tugas dan fungsi satgas saber pungli “tugas satgas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementrian maupun pemda. fungsi satgas sebagai intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Dengan sasaran sentra pelayanan publik di kementrian atau lembaga maupun pemda” tegasnya.
Tindakan ini, kata Kajati Malut punya landasan hukum undang undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang undang undang tindak pidana korupsi.
Sementara itu peserta sosialisasi Mauludin Wahab, Sekertaris Diknas Morotai, mengatakan, kegiatan Satgas Saber Pungli ini sangat baik bagi PNS serta Kepala Desa, karena dari kegiatan ini pihaknya dapat mengetahui langkah perbaikan yang di sampaikan Kajati Malut yaitu pertama, memperbaiki sistem diantaranya memperbaiki peraturan, cara kerja, memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara, pemberian sangsi secara tegas dan pemanfaatan teknologi.
Kedua kata Mauludin, menperbaiki manusia, diantaranya keinginan untuk mencapai kesejahteraan bersama, kemajuan bangsa dan negara. Pemimpin yang memiliki keperdulian dan cepat tanggap, pemimpin yang bisa menjadi teladan. (i-malut.com)
Komentar Anda

Terkini