 |
| Ilustrasi Tampak Aktivitas di Pelabuhan Bobong |
TALIABU, SP- Pemerintah
Kabupaten Pulau Taliabu dinilai lambat dalam menangani masalah sengketa lahan
pelabuhan Talo ,sehingga sampai saat ini pihak Syabandar Bobong belum berani
mengalihkan aktivitas bongkar muat ke pelabuhan yang terletak di wilayah desa
talo,kecamatan taliabu barat itu.Akibatnya, roda perekonomian di kota bobong
khususnya masih sangat jauh dari harapan masyarakat.
Kepala Syabandar
Bobong,Abd, Rauf Soamole mengatakan sektor perhubungan merupakan
sarana vital untuk mendongkrak kemajuan
suatu daerah ,sebab guna mendistribusi material maupun sembako harus
menggunakan jasa transportasi laut sehingga penerapan harga berbagai jenis
barang dapat terjangkau oleh masyarakat di daerah tersebut ,khusunya di
kabupaten pulau taliabu.”Majunya suatu daerah tergantung transportasi, baik transportasi
laut,darat,dan udara.sementara di pulau taliabu saat ini masih minim
fasilitasnya sedangkan generasi kapal sekarang bukan lagi seperti yang dulu
yang dibuat pakai kayu kemudian GTnya yang ukuran dibawah
100 kalau untuk saat ini GTnya sudah mencapai diatas 500,” katanya kepada Samata Post, selasa (03/04/2018) pagi
tadi di ruang kerjanya.
Lanjut Abd Rauf, saat ini
jalur perhubungan darat belum terlalu digunakan,sehingga seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada
transportasi laut ,namun masih banyak fasilitas pelabuhan belum memadai seperti
bongkar –muat .”Pelabuhan banyak namun fasilitasnya untuk menunjang aktifitas kegiatan
bongkar muat di pelabuhan itu masih sangat minim, ini bukan karena tidak adanya
perhatian dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah sendiri yang kurang perhatian,”
tuturnya.
Ketika disinggung soal
kendala yang dialami, Abd Rauf mengaku dalam undang-undang telah dijelaskan
bahwa pemerintah daerah diberi tugas untuk melakukan pembebasan lahan ,kemudian
bukti hibah diserahkan kepada pemerintah pusat ,setelah itu baru pemerintah
pusat dapat bergerak.namun sampai saat ini masalah yang dihadapi adalah belum
adanya upaya penyelesaian sengketa lahan pelabuhan talo.”Selama ini kita masih terkendala
masalah lahan sehingga pemerintah pusat tidak membangun pada daerah tersebut, Pemerintah
pusat tidak akan berani ambil langkah untuk membangun karena mereka takutkan jangan
sampai setelah usai membangun ternyata lahannya masih sengketa,”akunya.
Abd Rauf menambahkan,
pelabuhan yang berfungsi saat ini masih menggunakan pelabuhan Bobong sementara
kapasitas pelabuhan sudah tidak lagi mampu menampung kapal yang ber GTnya besar
,sehingga pemerintah daerah diminta untuk segera mengambil langkah agar
sejumlah pelabuhan yang telah di bangun dapat difungsikan.”Kita di desa bobong dengan
kondisi pelabuhan yang sudah lama dibangun kemudian fasilitas yang minim ini sebenarnya
juga butuh sentuhan tangan langsung dari pemerintah daerah, atau cobalah pemerintah
daerah lebih mempercepat pembebasan lahan pelabuhan yang ada di desa talo karena
memang untuk saat ini kami dari pihak syahbandar juga ingin memfungsikan pelabuhan
itu namun kami masih ragu karena masih ada sengketa terhadap lahan tersebut maka
dari itu agar kiranya secepat mungkin untuk di bebaskan lahan tersebut agar
fasilitas pelabuhan tidak rusak percuma karena kondisi fasilitas pelabuhan talo
saat ini sudah sangat memprihatinkan,”tambahnya.
Terkait hal itu, Abd
Rauf , mengaku sudah berulang kali melakukan koordinasi dengan pihak Pemda
Pultab dan pemda telah menjanjikan akan menyelesaikan persoalan tersebut.namun
sampai saat ini belum juga ada realisasinya.”Saya sudah berulang kali
koordinasi dengan pemerintah daerah namun sampai sekarang belum ada realisasi,”
tutupnya.( hr/red)
