Masih Sengketa Lahan, Pelabuhan Talo Belum Difungsikan

Selasa, 03 April 2018 / 11.02
Ilustrasi Tampak Aktivitas di Pelabuhan Bobong

TALIABU, SP- Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dinilai lambat dalam menangani masalah sengketa lahan pelabuhan Talo ,sehingga sampai saat ini pihak Syabandar Bobong belum berani mengalihkan aktivitas bongkar muat ke pelabuhan yang terletak di wilayah desa talo,kecamatan taliabu barat itu.Akibatnya, roda perekonomian di kota bobong khususnya masih sangat jauh dari harapan masyarakat.
Kepala Syabandar Bobong,Abd, Rauf  Soamole  mengatakan sektor perhubungan merupakan sarana  vital untuk mendongkrak kemajuan suatu daerah ,sebab guna mendistribusi material maupun sembako harus menggunakan jasa transportasi laut sehingga penerapan harga berbagai jenis barang dapat terjangkau oleh masyarakat di daerah tersebut ,khusunya di kabupaten pulau taliabu.”Majunya suatu daerah tergantung transportasi, baik transportasi laut,darat,dan udara.sementara di pulau taliabu saat ini masih minim fasilitasnya sedangkan generasi kapal sekarang bukan lagi seperti yang dulu yang dibuat pakai kayu kemudian GTnya yang ukuran dibawah 100 kalau untuk saat ini GTnya sudah mencapai diatas 500,” katanya kepada Samata Post, selasa (03/04/2018) pagi tadi di ruang kerjanya.
Lanjut Abd Rauf, saat ini jalur perhubungan darat belum terlalu digunakan,sehingga  seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada transportasi laut ,namun masih banyak fasilitas pelabuhan belum memadai seperti bongkar –muat .”Pelabuhan banyak namun fasilitasnya untuk menunjang aktifitas kegiatan bongkar muat di pelabuhan itu masih sangat minim, ini bukan karena tidak adanya perhatian dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah sendiri yang kurang perhatian,” tuturnya.
Ketika disinggung soal kendala yang dialami, Abd Rauf mengaku dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberi tugas untuk melakukan pembebasan lahan ,kemudian bukti hibah diserahkan kepada pemerintah pusat ,setelah itu baru pemerintah pusat dapat bergerak.namun sampai saat ini masalah yang dihadapi adalah belum adanya upaya penyelesaian sengketa lahan pelabuhan talo.”Selama ini kita masih terkendala masalah lahan sehingga pemerintah pusat tidak membangun pada daerah tersebut, Pemerintah pusat tidak akan berani ambil langkah untuk membangun karena mereka takutkan jangan sampai setelah usai membangun ternyata lahannya masih sengketa,”akunya.
Abd Rauf menambahkan, pelabuhan yang berfungsi saat ini masih menggunakan pelabuhan Bobong sementara kapasitas pelabuhan sudah tidak lagi mampu menampung kapal yang ber GTnya besar ,sehingga pemerintah daerah diminta untuk segera mengambil langkah agar sejumlah pelabuhan yang telah di bangun dapat difungsikan.”Kita di desa bobong dengan kondisi pelabuhan yang sudah lama dibangun kemudian fasilitas yang minim ini sebenarnya juga butuh sentuhan tangan langsung dari pemerintah daerah, atau cobalah pemerintah daerah lebih mempercepat pembebasan lahan pelabuhan yang ada di desa talo karena memang untuk saat ini kami dari pihak syahbandar juga ingin memfungsikan pelabuhan itu namun kami masih ragu karena masih ada sengketa terhadap lahan tersebut maka dari itu agar kiranya secepat mungkin untuk di bebaskan lahan tersebut agar fasilitas pelabuhan tidak rusak percuma karena kondisi fasilitas pelabuhan talo saat ini sudah sangat memprihatinkan,”tambahnya.
                                                                 
Terkait hal itu, Abd Rauf , mengaku sudah berulang kali melakukan koordinasi dengan pihak Pemda Pultab dan pemda telah menjanjikan akan menyelesaikan persoalan tersebut.namun sampai saat ini belum juga ada realisasinya.”Saya sudah berulang kali koordinasi dengan pemerintah daerah namun sampai sekarang belum ada realisasi,” tutupnya.( hr/red)
Komentar Anda

Terkini