Tidak Mampu Buat LPJ 2017, Para Kades di Pultab Diminta Mundur Dari Jabatan

Selasa, 03 April 2018 / 15.16

Suasana Rapat Koordinasi Para Kades Se Kab.Pulau Taliabu
TALIABU, SP – Rapat koordinasi yang digelar di aula II kantor Bupati Pulau Taliabu terpantau sengit.Pasalnya, saling lempar kesalahan antara para kepala desa dengan pihak P3MD dan DPMD terus terjadi terkait penyusunan laporan pertanggunggjawaban penggunaan dana desa tahun 2017 yang konon sampai saat ini belum juga rampung sehingga berpengaruh pada pencairan dana desa tahap I tahun anggaran 2018, selasa (03/04/2018 ) dinihari.
                                                    
Bupati Pultab, H. Aliong Mus  pada rapat tersebut dengan tegas meminta seluruh kepala desa untuk mundur dari jabatan,karena dinilai tidak mampu merealisasi LPJ tahun 2017 ,sehingga proses pembangunan di tahun 2018 terkesan lambat dan tidak sesuai dengan program harapan masyarakat.” Kalian kurang ajar, terima duitnya, buat laporan saja tidak bisa,kalian (para kades) masih menjabat  kepala desa atau tidak ?”, kesalnya.

Selain kepala desa, Bupati juga menanyakan kinerja dari tenaga pendamping desa (P3MD) yang bertugas untuk mendampingi pemerintah desa dalam penyusunan LPJ tahun 2017.” Kepada pendamping desa , saya akan menyurati kementerian desa tentang kinerja pendaping di desa,” tegasnya.

Amatan Samata Post, suasana rapat semakin alot ,karena terjadi saling lempar kesalahan antara pemerintah desa, DPMD Pultab , dengan pendamping desa, sehingga untuk mempercepat proses pencairan DD tahap I tahun 2018, Bupati lansung memerintahkan untuk membuat surat pernyataan terkait penyelesaian LPJ tahun 2018 dalam jangka waktu dekat ini.” Jika dalam waktu dekat tidak menyelesaikan LPJ ,maka kades harus mundur diri,” tegas Bupati.  

Menanggapi tudingan Bupati , Kepala Desa Bobong,Kecamatan Taliabu Barat, H. Muhdin Soamole mengatakan proses pembuatan LPJ kades tahun 2017 sangat berbeli-belit dan selalu tidak benar,sehingga para kades merasa bingung dengan system laporan yang diinginkan oleh pihak terkait seperti : DPMD dan Badan keuangan daerah.” tepisnya. (and/buc/red)


Komentar Anda

Terkini